Image of Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik
Penanda Bagikan

Text

Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial meupun ekonomi. Mengingat fungsinya yang sangat sentral dalam mencegah kegagalan pasar dari aktivitas koperasi, fungsi perizinan jelas merupakan fungsi regulasi yang harus dipegang oleh pemerintah.

Ketersediaan
#
Pojok Baca Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan 352.5 ADR r
SMS099
Tersedia
#
Pojok Baca Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat 352.5 ADR r
SMB099
Tersedia
#
Perpustakaan Ombudsman RI 352.5 ADR r
A01839
Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada 2025-04-28)
#
Pojok Baca Ombudsman Perwakilan DI Yogyakarta 352.5 ADR r
DIY029
Tersedia
#
Pojok Baca Ombudsman Perwakilan DI Yogyakarta 352.5 ADR r
DIY030
Tersedia
#
Pojok Baca Ombudsman Perwakilan DI Yogyakarta 352.5 ADR r
DIY031
Tersedia
#
Pojok Baca Ombudsman Perwakilan DI Yogyakarta 352.5 ADR r
DIY032
Tersedia
#
Pojok Baca Ombudsman Perwakilan Jawa Barat 352.5 ADR r
JWB037
Tersedia
#
Pojok Baca Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah 352.5 ADR r
JWH031
Tersedia
#
Pojok Baca Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah 352.5 ADR r
JWH032
Tersedia
#
Pojok Baca Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah 352.5 ADR r
JWH033
Tersedia
#
Pojok Baca Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah 352.5 ADR r
JWH034
Tersedia
#
Pojok Baca Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah 352.5 ADR r
JWH035
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
352.5 ADR r
Penerbit
Jakarta : Sinar Grafika.,
Deskripsi Fisik
xiv, 502 hal.; 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9789790073081
Klasifikasi
352.5
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Hukum tata negara
Izin usaha
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Informasi Lainnya
Nomor Induk
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar