Judul
Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia

Penulis
Ninik Rahayu

Penerbit
Bhuana Ilmu Populer

Cetakan
Januari, 2021

Tebal
xxvii, 385 Halaman, 21 cm.

ISBN
9786230403408

Kekerasan Seksual terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Para pelaku kekerasan seksual kadang tidak melakukan aksinya sendiri sehingga para korban menderita tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikis yang berkepanjangan. Jika dikaitkan dengan upaya penghapusan kekerasan seksual, sudah ada beberapa aturan perundang-undangan yang memuat tentang hal ini. Terdapat UU No. 1 tahun 1946 mengenai kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU No.23 Tahun 2002 yang bertransformasi menjadi UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan UU No.21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Delik Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Selama ini kasus kekerasan seksual masih dianggap tabu, aib atau hal yang kerap dipandang sebelah mata. Terutama para pelaku tidak mendapat hukuman yang setimpal atau masih saja ada yang bisa bebas berkeliaran dengan dalih diselesaikan dengan mengatasnamakan penyelesaian secara kekeluargaan, adat atau atas nama agama.

Kehadiran buku Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia karya Ibu Ninik Rahayu berhasil mengangkat kasus kekerasan seksual dari berbagai sisi eksplisit. Melalui buku ini penulis berupaya mengubah persepsi yang ada selama ini mengenai kasus kekerasan seksual. Penulis mengangkat isu-isu yang terjadi dan memberi prespektif dari berbagai aspek mengenai kekerasan seksual. Buku ini penting dan perlu dibaca oleh seluruh masyarakat luas, karena buku ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan pengesahan segera terhadap rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang bertujuan untuk menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Diresensi oleh : Soesilowaty Widarshanty
(Pustakawan Perpustakaan Ombudsman RI)